BARRU - Kepala Dinas Dukcapil Barru, Drs. Nasaruddin, M.Si menerima kunjungan Kepala Dinas Dukcapil Sidrap Patahangi Nurdin, S.IP., di ruang kerjanya, pada Jumat (8/7/2022).
Kadis Dukcapil Kabupaten Sidrap Patahangi Nurdin berkunjung di Kabupaten Barru menanyakan langkah-langkah Dukcapil Barru dalam pelayanan administrasi Kependudukan.
Patahangi Nurdin, mengemukakan bahwa dirinya sangat kewalahan dalam pelayanan, dalam satu hari kami melayani sampai ratusan orang dalam satu hari dan semuanya terpusat di kantor Dukcapil, disamping itu kami memiliki jumlah 106 Kelurahan/Desa.
Yang dikhawatirkan katanya, jika tahun 2023 dihapus tenaga honorer maka pasti kami kewalahan, karena sebagian besar tenaga registrasi kami adalah honorer.
"Insya Allah dalam waktu dekat kami bawa Tim registrasi dan Administrator Data Base (ADB) kami ke Barru". Ungkap Patahangi
Kadis Dukcapil Barru Drs. Nasaruddin, M.SiMenyampaikan, Kami juga masih tahap perbaikan, masih ada juga kendala namun dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) di kepemimpinan H. Suardi Saleh, M.Si, sangat membantu kami dalam pelayanan untuk memudahkan masyarakat.
"Kami di Dukcapil Barru, sudah bekerja sama dengan Desa/Kelurahan, target kami tahun 2023 dari 23 jenis layanan atau dokumen warna putih seperti Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), sudah bisa dicetak di Desa/Kelurahan, kecuali KTP-EL dan Akta Identitas Anak masih diproses di Kantor Dukcapil karena terkait regulasi". ungkap Kadis Dukcapil Barru.
Terkait informasi aturan baru dengan adanya rencana penghentian tenaga honorer pada tahun 2023 maka kami mengantisipasi bekerja sama desa/kelurahan minimal mengurangi terhambatnya pelayanan administrasi Kependudukan.
Disamping itu, dengan bekerja sama Desa/Kelurahan maka kami sangat menghemat anggaran dan efektivitas pekerjaan juga memudahkan warga kami, karena tidak lagi mengurus di kantor Dukcapil, cukup di Desa/Kelurahan masing-masing.
"Yang kami memang terus genjot sosialisasi, baik lewat media maupun dengan turun langsung ke Desa/Kelurahan, kami terus edukasi masyarakat agar mengurus data kependudukanya lebih dini, jangan mendesak mau memakai data kependudukannya baru datang mengurus", jelasnya.
Baca juga:
Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM
|
Dikatakan, Updating Data atau perubahan data terbaru masih banyak masyarakat kami belum mengetahui, seperti data keluarga yang sebelumnya masih sekolah dan sekarang sudah sarjana, pindah domisili, status pernikahan, meninggal dunia dan lain-lain yang terkait perbaikan atau perubahan data keluarganya.
"Kami juga terus koordinasi dengan Desa/Kelurahan dan instansi terkait karena masih adanya warga kami yang telah meninggal dunia tetapi belum terhapus disistem kami, karna penghapusan data di sistem Dukcapil harus dilapirkan Akta Kematian, hal ini juga terkait dengan bantuan pemerintah seperti BPJS dan bantuan langsung tunai dan bantuan lain, juga yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024", terangnya.
(Ahkam/Ahmad)