Bagian Organisasi Setda Barru Gelar Bimtek Pelayanan Publik

BARRU - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Barru menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pelayanan publik lingkungan pemkab Barru, diaula kantor Dinas Pendidikan Barru, pada Kamis (15/12/2022).

Bimtek ini dibuka oleh Asisten III DRH. H. Ma’ruf mewakili Bupati Barru dan dihadiri para ASN sebagai peserta Bimtek.

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

DRH. Ma'ruf dalam sambutannya mengatakan, pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 

Menurutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Baca juga: Perketat Disiplin Prokes, TNI Polri di Abdya Kembali Gelar Operasi Yustisi

"Pelayanan publik merupakan sebuah tuntutan yang berasal dan lahir dari masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari aparatur pemerintahan atau birokrasi dalam melakukan aktivitas dan mempertahankan keberadaannya sebagai warga negara serta agar keinginan mereka dapat terpenuhi", terang Ma'ruf.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Barru Dr. Mukti Alimin menjelaskan bahwa tujuan Bimtek ini untuk memberi pemahaman kepada ASN dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Baca juga: PT. ASDP Layani Perjalanan Presiden Jokowi Seberangi Danau Toba, Pol Airud Kawal KMP Kaldera Toba

"Dalam upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah melakukan berbagai upaya dengan menetapkan regulasi – regulasi yang harus ditindaklanjuti dan dipatuhi oleh birokrasi (pemerintah) sebagai penyelenggara pelayanan publik", ungkapnya.

"Tantangan selanjutnya adalah pada pencapaian indeks reformasi birorasi Kabupaten Barru yang saat ini masih dengan kategori CC dimana salah satu area perubahan atau indikatornya adalah pelayanan publik", imbuh mantan ketua DPP Gappembar ini.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

(Ahkam/Diman)